Ketua DPR : Belum Terima Surat Pencalonan Darmin Nasution Ketua DPR Agung Laksono mengatakan, DPR masih belum menerima surat Presiden mengenai pencalonan Darmin Nasution sebagai Gubernur BI mendatang. "Saya belum menerimanya namun saya harapkan dalam waktu dekat sebelum reses sudah menerimanya,"kata Ketua DPR saat jumpa pers bersama Deputi Gubernur Senior BI Darmin Nasution, di ruang pimpinan, Senin, (10/8). Menurut Agung, pertemuan dengan Deputi Gubernur Senior BI merupakan silahturahmi biasa, diantaranya membicarakan mengenai krisis moneter yang terjadi di AS dan dampaknya terhadap Indonesia. "saat ini kita optimisme pertumbuhan bisa meningkat jika dilihat dari indeks Rupiah, dan inflasi saat ini,"katanya. Dia menambahkan, khusus SBI rate masih tinggi bahkan wiraswasta yang mengambil Kredis Usaha Rakyat (KUR) merasakan dampaknya. "pertemuan ini juga membicarakan tentang divestasi anak perusahaan milik Bank Indonesia seperti perusahaan, yaitu PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI),"katanya. Hal itu, tegas Agung, merupakan amanat UU tentang BI karena itu DPR masih menunggu permintaan dari Bank Indonesia. "Selain itu, kita juga membahas optimalisasi check and balances di BI dengan meningkatkan peran dan fungsi Badan Supervisi di tubuh BI,"terangnya. Soal lainnya, terang Agung, DPR bersama dengan BI akan segera membahas dan mengkaji keterlibatan dan peran kepemilikan asing di bank dalam negeri "Kita perlu waktu dan tidak ingin terlalu terburu-buru untuk menarik kesimpulan tentang kepemilikan asing di bank dalam negeri," ujarnya. Darmin Nasution mengatakan, dirinya belum dapat menjawab apakah peran kepemilikan asing membawa pengaruh dan dampak negatif bagi dunia perbankan Indonesia."kita akan segera mengkaji plus minusnya semuanya," imbuhnya. Ia menjelaskan, sebelum hal itu dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia, pihaknya akan membawa rancangan tersebut kepada DPR untuk dibahas bersama. Menurut Ketua DPR, kepemilikan asing di perbankan nasional memang menjadi perhatian DPR sejak lama. "Ini merupakan perhatian kita sejak dahulu, dan BI sudah merencanakan perubahan dalam arsitektur perbankan nasional yang baru,"katanya. (si)